Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan PPN telah lama ada di Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan memberikan landasan hukum untuk pengenaan PPN. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai juga mengatur secara lebih rinci tentang pelaporan, penagihan, dan pembayaran PPN.
Ketentuan utama yang harus dipatuhi oleh para wajib pajak PPN adalah menyampaikan laporan bulanan atau triwulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Laporan ini harus disertai dengan bukti transaksi yang relevan, termasuk faktur, nota kredit, dan dokumen lainnya. Wajib pajak juga harus membayar PPN setiap bulan atau triwulan, tergantung pada jenis usaha mereka.
Selain itu, beberapa ketentuan lain juga berlaku untuk PPN. Misalnya, wajib pajak harus mencatat semua transaksi yang dilakukan dan menyimpan catatan tersebut selama lima tahun. Mereka juga harus mencantumkan nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pada setiap faktur yang diterbitkan.
Untuk mencegah penipuan, DJP juga telah mengeluarkan beberapa aturan tambahan. Salah satunya adalah Aturan Pemberitahuan Elektronik (e-Filing), yang memerlukan wajib pajak untuk mengirimkan laporan PPN secara elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa laporan yang dikirimkan benar dan akurat.
Aturan lain yang berlaku untuk PPN adalah Aturan Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPnR). PPnR memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi jumlah PPN yang harus dibayarkan jika mereka membeli barang atau jasa tertentu. Namun, untuk menggunakan PPnR, wajib pajak harus memiliki izin dari DJP.
Dengan demikian, Peraturan dan Undang-Undang Terkait Pajak Pertambahan Nilai telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku dan membayar PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, pemerintah dapat mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai program publik.